sawitsetara.co – JAKARTA – Dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah Pemerintah provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Perkebunan (Disbun) prov.Kalteng mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Optimalisasi Peningkatan Kualitas Penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Sawit.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan, bertempat Kanwil di DJBC Bandung Jawa Barat.
Turut hadir Ketua Kelompok Sumber Daya Lahan Dirat Aneka Salma Kementan Rhomauli Siagian, Kepala Sub Direktorat Penghijauan Hutan KLHK Maragona Purbo, Analis Keuangan Pusat DBH Sawit Ditjen Bina Keuda Kemendagri Winarjito, dan PFID Kementerian PUPR Muhammad Taufik.
Dapat diketahui bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Perintah Daerah, bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain non penghasil.
Pada tahun 2023 terdapat dua jenis DBH yaitu dari Pajak berasal dari PBB-P3, PPh, CHT, dan dari Sumber Daya Alam (SDA) berasal dari Hutan, Minerba, Migas, Pabum, dan Perikanan.
Dalam arahannya Ketua Tim DBH Non SDA Mariana Dian Safitri, saat membuka acara menyampaikan, tujuan Bimtek ini adalah untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil (DBH) yang sudah ada, dan mempersiapkan DBH tahun 2025.
“Bahwa pungutan ekspor mengalami penurunan sehingga transfer ke daerah juga turun. Pada tahap satu sebanyak 329 daerah sudah salur dan ada 20 daerah yang belum tersalur. Sedangkan pada tahap dua, terdapat 168 daerah yang sudah salur, terdiri dari 100 daerah sudah reviu, 76 daerah bisa salur, dan 24 daerah belum sesuai ketentuan serta 181 daerah belum menyampaikan syarat salur tahap dua sebutnya,” terang Mariana.
Sementara itu, ditempat terpisah Kepala Disbun Prov. Kalteng Rizky Ramdahan Badjuri mengatakan, bahwa Kementerian Pertanian bertanggung jawab untuk kegiatan Pendataan Perkebunan Sawit Rakyat, serta pembinaan dan pendampingan untuk sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).
“Pelaksanaan Pendataan Perkebunan Sawit Rakyat ini mengacu pada Keputusan Dirjen Perkebunan Nomor 37 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB),” ucap Rizky.
“Sedangkan untuk pelaksanaan Pembinaan dan Pendampingan Sertifikasi ISPO Pekerbun, mengacu pada Permentan Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia,” tandasnya. (sumber: Kalteng.go.id)
