sawitsetara.co – JOHOR BAHRU – Upaya mengatasi masalah rendahnya pencapaian replanting di Indonesia dan Malaysia, Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) mengadakan International Smallholders Workshop 2025 sebagai mendorong keberhasilan melalui penanaman kembali kelapa sawit dan penerapan Good Agriculture Practice(GAP).
Workshop ini berlangsung pada hari Jum’at dan Sabtu (2-3/4/2025) di Johor Bahru, Malaysia yang menghadirkan 8 pembicara ahli dari Indonesia, Malaysia, Honduras, Papua Nugini, dan Thailand yang berfokus pada meningkatkan produktivitas petani kecil, mempromosikan budidaya kelapa sawit berkelanjutan, mendorong inisiatif penanaman kembali memfasilitasi berbagai pengetahuan dan kolaborasi.
Perwakilan Indonesia langsung dipimpin oleh Sekjend DPP APKASINDO Dr. Rino Afrino, hadir juga Djono A. Burhan, S.Kom., MMgt (Int.Bis), CA.,CL Ketua Dept Hubungan Luar Negeri, Akhmad Indradi, Sekretaris DPW APKASINDO Lampung, Zainal Mursalin, dan tiga anak petani sawit APKASINDO penerima beasiswa BPPD yakni Reh Desiva Christima Ginting, Athika Dwi Hapsari, Ema Lisa Febri Yani.
Selain itu acara ini disambut baik oleh Director Sustainability and Smallholders CPOPC, Dr.Witjaksana Darmosarkoro, Secretary General CPOPC, Dr.Rizal Affandi Lukman, Managing Director Johor Plantation Group, Mohd.Faris Adli Shukery, dan dihadiri juga oleh General Secretary The Oil Palm Industry Corporation Papua New Guinea, Kepson K. Pupita, Oil Palm Smallholder Thailand, Wanida Promsuwan, Oil Palm Smallholder Honduras, Gundermo Antonio Castillo Hidalgo.
Dalam workshop tersebut, Ahmad Indradi, S.P., M.Agr, selaku Wakil Sekjend IV di Bidang Kemitraan dan Hubungan Antar Lembaga ketika ditanya menjelaskan bahwa kegiatan tersebut sangat membantu sebagai ‘cermin’ untuk sawit Indonesia. Cermin tersebut salah satunya sebagaimana disampaikan perusahaan besar Malaysia yaitu Johor Plantation Group.
“Johor Plantation Group menyampaikan presentasi tentang apa yang dilakukan oleh Johor Plantation Group untuk membantu meningkatkan pencapaian sertifikat sustainability dari petani sawit di Malaysia,” jelas Indradi yang juga petani sawit milenial dari Kalimantan Timur.
Kemudian, Indradi menyebutkan langkah yang dilakukan oleh Johor Plantation Group antara lain melakukan pembinaan-pembinaan terkait dengan GAP kepada petani dan itu dilakukan dengan ukuran kinerja, bukan slogan ataupun tagline.
“Yang kedua mereka juga membantu petani sawit Malaysia untuk mendapatkan sertifikat kelestarian. Salah satu caranya dengan memberikan harga premium terhadap supplier TBS yang sudah bersertifikasi RSPO,” ucap Indradi.
Kalau di Indonesia, sepertinya saya belum pernah mendengar TBS Petani yang sudah ISPO diberikan harga premium, gawatnya malah dibawah harga non ISPO.
Melalui kegiatan ini, Indradi mengatakan bisa mengetahui strategi dari beberapa negara dalam mengatasi problem-problem yang dihadapi oleh petani sawitnya.
“Problem petani sawit sekarang ini antara lain pencapaian replanting yang rendah, kemudian masih mimimnya implementasi GAP ke Petani dan terkait ke issu keberlanjutan dikalangan petani” ujarnya.
Delegasi Indonesia juga mengamati anggota CPOPC lainnya dalam meningkatkan produktivitas kebun petani sawit dan pembinaan petani muda seperti yang dilakukan Malaysia, Thailand dan Hondura, memang masing-masing memiliki keunggulan masing-masing.
Dalam pertemuan internasional tersebut juga dibahas mengapa Indonesia sebagai negara terluas kebun sawitnya dan dikelola 42% oleh petani justru implementasi ISPO Pekebun baru 0,68% dari 6,87 juta hektar.
“Ia memang malu juga menjelaskannya, karena sebenarnya anggota CPOPC lainnya berharap justru ingin belajar ke Indonesia”, ujar Indradi ke sawitsetara.
“Ya memang banyak faktor, selain karena masalah klasik yaitu terkait ke klaim-klaim kawasan hutan oleh Kementerian Kehutanan, juga terkait ke pembiayaan. Kalaupun ada dana dari BPDP, tapi kan itu cukup rumit prosedurnya” kata Indradi.
Kalau di Malaysia itu ditanggung oleh pemerintah Malaysia melalui anggaran negara melalui kas negara jadi secara resmi pemerintah Malaysia menanggung semua biaya untuk mendapatkan sertifikat pelestarian oleh petani, jadi negara jemput bola, lanjut Indradi.
Oleh karena itu, dengan kegiatan ini Indradi berharap bisa memberikan ide atau pemahaman atau pemikiran baru terhadap semua pihak, pemerintah, petani dan korporasi tentang bagaimana membalikkan persyaratan tersebut menjadi layanan publik yang bersahabat.
“Yang paling mungkin dilaksanakan segera yaitu membentuk lembaga yang mengurusi sawit dari hulu, hilir sampai turunannya, katakan saja Badan Otoritas Sawit Indonesia atau sejenis. Kita tidak meniru-niru Malaysia yang sudah puluhan tahun lalu membentuknya, tapi ini masalah kebutuhan dan urgen. Indonesia itu sangat tergantungbke ekonomi sawit, tapi dalam struktur kelembagaan terabaikan” ujar Indradi.
Yang paling penting adalah “sepanjang regulasi terkait sawit masih seperti dulu dan sekarang ini, maka jangan pernah berharap sawit Indonesia berjaya”, itu pengalaman kita yang cukup berharga dan dunia sedang mentertawakan kita karena begitu mudahnya kita-sama kita dibenturkan, tutur Indradi.
Terimakasih kepada CPOPC yang sudah menyertakan petani sawit untuk memperbaiki banyak hal terkait ke sawit dunia, dari sisip petani khususnya dan ini pengalaman yang cukup berharga kepada petani sawit Indonesia, kata Indradi.
