sawitsetara.co – JAKARTA – Petani sawit mengapresiasi pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur.
Pertemuan kedua kepala negara menyepakati penguatan kerja sama strategis, termasuk bidang perdagangan dan investasi. Salah satunya, terkait pengelolaan industri kelapa sawit yang menjadi komoditas utama kedua negara
Pertemuan dari kedua negara tersebut di apresiasi oleh Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO).
Ini pertemuan strategis karena kedua negara adalah raksasa produsen CPO dunia, 80% minyak sawit diproduksi kedua negara, ujar Ketua Umum DPP APKASINDO, Dr. Gulat ME Manurung, MP., C. IMA saat diwawancarai sawitsetara.
“Namun perlu diketahui, jika berhadapan dengan negara pembeli Crude Palm Oil (CPO) secara internasional Malaysia itu jauh lebih siap dibandingkan Indonesia, karena perkebunan sawit Malaysia itu sudah 100% RSPO dan MSPO’, ujar Gulat.
Berbeda hal dengan Indonesia, yang ISPO saja baru mencapai 65% itupun hanya di Perusahaan, kalau di Petani Sawit itu baru 0,86% dari total luas perkebunan sawit yang dikelola oleh petani sawit 6,87 juta hektar atau kurang lebih 5.9082 Hektar, lanjut Gulat.
Maka itu, Gulat menyampaikan sambil mereview kerja sama yang akan dibangun oleh kedua negara, Indonesia harus segera move on dengan masalah klasiknya dan segera mereview regulasi yang negatif terhadap hulu-hilir, karena jika hal ini tidak dilakukan maka keberuntungan akan lebih berpihak ke Malaysia.
“Ini sangat penting, seperti misalnya dalam draft revisi Perpres 44 tahun 2020, tidak menyentuh permasalahan krusialnua, malah menambah pasal tentang wajib ISPO bagi CPO dan produk hilir, termasuk biodiesel, tentu hal ini akan memperlemah posisi Indonesia diperdagangan internasional’ ulas Gulat.
Jangan lupa, Indonesia kan sudah menang di WTO, harusnya itu menjadi barometer untuk move on anggapan sawit didalam negeri yang selama ini selalu dikampanye negatifkan . Masak WTO sudah mengakui clear, malah kita yang masih berdebat berkepanjangan, kata Gulat.
“Itu tugas pembantu Presiden, seperti Menteri dan Lembaga, pejabat terkait harus selaras dengan arahan Presiden, harus memberesi mana saja yang menghambat arahan Presiden”, ujarnya.
Apresiasi APKASINDO, dalam hal ini kebijakan dari Presiden Prabowo dipertemuan tersebut adalah bahwa Presiden Prabowo telah menyebutkan bahwa sawit adalah aset negara, aset Indonesia, tentu ini menjadi salah satu pijakan pokok untuk menuju Indonesia emas tahun 2045, termasuk produktivitas CPO capai 100 juta ton 2045.
“Pertemuan di Kuala Lumpur tersebut selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo, salah satunya membangun Indonesia dari desa, dari bawah dan meningkatkan hilirisasi melalui industry hulu dan hilir sawit Indonesia”, ujar Gulat.